Artikel Single

Potensi Budidaya Ikan Kerapu dalam Upaya Pelestari

ABDUL WAFI

2015-10-26

dibaca 1019 kali

Artikel  : Potensi Budidaya Ikan Kerapu dalam Upaya Pelestarian Bahari

di Kota Santri, Situbondo Jawa Timur

Oleh : Abdul Wafi

 

Potensi Ikan Kerapu di Situbondo Jawa Timur

Potensi perikanan tersebar di beberapa daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur (Jatim), salah satunya Situbondo, yakni berupa perikanan darat, air payau dan laut, sekaligus memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Produksi perikanan Jatim pada 2009 meliputi perikanan laut 268.921,9 ton dan perikanan darat 78.405,9 ton. Kedua jenis komoditas perikanan ini masih dapat dikembangkan lebih optimal lagi, dengan menggunakan peralatan penangkap ikan yang modern. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Jatim khususnya Situbondo masih membutuhkan banyak investor, baik swasta lokal maupun asing. Hasil perikanan di Jatim pada 2010 adalah sebagai berikut: perikanan laut 292.479,3 ton dengan nilai sekitar Rp 697.263.248.000,00; perikanan darat kurang lebih 98.720,5 ton (meliputi ikan sawah, keramba, kolam, tambak, dan perairan umum) dengan nilai sekitar Rp 272.542.615.000,00. Itulah hasil perikanan di Jatim yang meliputi perikanan laut dan darat.

Dengan hasil yang dimiliki Jatim ini, kini sudah saatnya dikembangkan agrobisnis perikanan yang dapat dijadikan basis (penopang) pembangunan ekonomi daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa daerah di seluruh Indonesia memiliki potensi yang sangat menjanjikan di sektor perikanan, lebih-lebih Situbondo, baik perikanan darat maupun laut. Tetapi sayang, potensi yang sangat besar itu belum dimanfaatkan dan digali secara optimal. Belum lagi, puluhan triliun rupiah setiap tahunnya hilang dari sektor perikanan laut karena dicuri nelayan asing. Hal itu perlu diantisipasi. Untuk prospek ke depan, sektor perikanan darat dan laut harus dapat dijadikan potensi andalan daerah Jatim.

Setelah Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, kini saatnya dibangun sektor perikanan sebagai basis sektor riil. Meski di masa lalu, sektor ini hanya dipandang sebelah mata, sekarang pandangan itu harus diubah. Bahkan, karena kekayaan laut kita, sektor perikanan ternyata memberi sumbangan yang positif terhadap pendapatan nasional.

Kecilnya peranan sektor perikanan pada masa lalu bukan disebabkan ketidakmampuan sektor ini memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Melainkan, lebih disebabkan oleh rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan (laut) di masa lalu. Pembangunan ekonomi pada waktu itu lebih didasarkan pada pengembangan industri yang berbasis sumber daya di darat, tidak diarahkan pada kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan. Padahal di negara-negara seperti Jepang, Taiwan, Korsel, Cina, Thailand dan Norwegia yang potensi perikanan dan kelautannya lebih kecil dibandingkan Indonesia, sektor perikanan dan kelautan memberikan kontribusi sangat besar bagi pendapatan nasional mereka.

Potensi sumber daya kelautan (perikanan) yang melimpah, negeri ini memiliki peluang yang sangat besar untuk memulihkan perekonomian nasional, khususnya dengan bertumpu pada pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara tepat dan optimal. Hal itu didasarkan pada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa permintaan akan hasil perikanan cenderung terus meningkat, baik untuk permintaan dari dalam maupun luar negeri. Pendek kata, sektor perikanan laut dan hasil laut lainya dapat dijadikan sektor penyelamat keterpurukan ekonomi Indonesia akibat salah urus di masa Orde Baru, yang marak dengan budaya KKN yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang.

Indonesia boleh berbangga. Kekayaan biota laut perairan kita ibarat ”surga” yang kerap membuat iri negara lain. Adalah kerapu (Epinephelinae) salah satu komoditas unggulan yang sukses dibudidayakan di Tanah Air dan banyak diburu negara lain.

Seorang pengusaha ikan kerapu yang kawakan pernah menuturkan, perairan Indonesia terpengaruh oleh dua musim subur bagi perkembangbiakan ikan-ikan laut. Hanya saja potensi itu belum diperhatikan, termasuk oleh negara.

Saat ini pasar ikan kerapu tidak terdengar gaungnya di dalam negeri sebab sebagian besar produknya ”dilarikan” ke luar negeri. Harga ikan dengan ciri tutul-tutul atau belang-belang di tubuhnya ini mencapai Rp 500.000 per kilogram.

Sebagai ilustrasi, harga ekspor kerapu bebek saat ini 50 dollar AS (sekitar Rp 465.000) per kg, kerapu macan 11 dollar AS per kg, dan kerapu lumpur 10 dollar AS per kg. Ukuran kerapu yang diekspor minimal 500 gram per ekor.

Ahmad Wiyono, pembudidaya kerapu di Pecaron Situbondo, menuturkan, ekspor kerapu ke Asia terus naik seiring tingginya minat penduduk Asia Timur mengonsumsi kerapu. Apalagi tidak banyak negara di Asia mampu membudidayakan kerapu di wilayah perairannya.

Beberapa jenis kerapu yang sukses dibudidayakan di Tanah Air meliputi kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dan kerapu bebek (Cromileptes altivelis) yang harga jualnya tinggi. Selain budidaya, produksi kerapu juga diperoleh dari penangkaran hasil tangkapan alam, di antaranya kerapu sunu (Plectropomus sp.) dan kerapu lumpur (Epinephelus suillus).

Wiyono menuturkan, banyak pembudidaya kerapu asal Thailand, Malaysia, Hongkong, dan China membeli benih kerapu bebek dari Indonesia untuk dikembangbiakkan. Namun, upaya pemijahan itu kerap gagal.

”Sudah 10 tahun terakhir pembudidaya kerapu luar negeri membeli benih kerapu bebek untuk dibudidayakan, tetapi hasilnya sulit karena kerapu bebek dan macan ternyata lebih cocok berkembang biak di perairan Indonesia,” ujar Wiyono, yang juga Ketua Pembudidaya Kerapu Situbondo.

Produksi kerapu di Tanah Air tersebar di sejumlah daerah. Kerapu bebek, misalnya, tersebar di Situbondo, Bali, Lombok, Sumbawa, Bangka Belitung, dan Ambon. Adapun kerapu sunu yang mengandalkan hasil tangkapan alam di Sumatera.

Tingginya permintaan ekspor membuat konsumen luar negeri rela ke sentra-sentra produksi kerapu di sejumlah perairan Indonesia guna memburu ikan bernilai mahal itu. ”Berapa pun hasilnya, pasti diserap pasar. Ini membuat nilai tawar kerapu cenderung tinggi,” ujar Wiyono.

Budidaya kerapu mendorong pertumbuhan usaha pembenihan. Benih kerapu saat ini dijual rata-rata Rp 12.000-Rp 14.000 per ekor benih ukuran 6-7 cm. Namun, pasokan benih terkadang terbatas.

Di Situbondo, misalnya, kebutuhan benih kerapu mencapai 10.000-15.000 ekor. Namun, terkadang para pembenih tidak mampu memasok semuanya.

Dedi Yanto, pembenih kerapu di Besuki, menuturkan, kegagalan pembenihan kerap dipicu oleh mutu telur yang kurang baik dan cuaca yang tidak mendukung.

 

Wewenang dan Kebijakan Pemerintah Daerah Situbondo

Pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir kini dapat memanfaatkan potensi kelautannya lewat undang-undang (UU) yang baru. Demikian pernyataan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, usai membuka Lokakarya dan Pameran Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

Melalui UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut, KKP berharap, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota serta pengusaha dapat memanfaatkan wilayah perairan di daerahnya secara terpadu. Sudirman mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan hal tersebut ke 15 provinsi dan 42 kabupaten/kota yang memiliki potensi perairan pesisir.

Dengan sosialisasi tersebut, Syamsul berharap setiap daerah dapat memberikan izin kepada pengusahaan perairan pesisir. Selama ini kira-kira 70 persen wilayah pesisir dikembangkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Saat ini potensi unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir adalah perikanan dan wisata. Menurut Sekretraris Dirjen KP3K, Sri Atmini, sebanyak 930 juta km2 luas perairan di Indonesia berpotensi untuk budidaya perikanan. “Jumlah itu baru dimanfaatkan sekitar 30 persen,” kata Sri.

Sri juga menyebutkan, hampir seluruh daerah yang memiliki wilayah pesisir mengembangkan potensi pantainya untuk wisata. Hal itu termasuk pulau-pulau kecil yang memiliki luas 10-20 hektar. Di luar kedua sektor tadi, Sri juga menyebutkan usaha pelabuhan sebagai peluang ekonomi yang besar bagi pemerintah daerah.

Belum didukung

Kendati prospek usahanya tinggi, belum banyak orang berani terjun ke usaha ikan kerapu. Total areal budidaya kerapu secara nasional saat ini baru 84.500 hektar, hanya 2,51 persen dari potensi budidaya laut seluas 3,36 juta hektar.

Kendala budidaya itu dipicu oleh usaha kerapu yang padat modal dengan masa produksi relatif lama. Budidaya kerapu macan, misalnya, membutuhkan waktu 1 tahun 7 bulan untuk ukuran siap ekspor. Kerapu bebek mencapai 10 bulan, sedangkan penangkaran kerapu hasil tangkapan membutuhkan 10 bulan hingga 1 tahun.

Modal operasional budidaya kerapu juga tinggi. Dibutuhkan dua jenis pakan, yakni pakan berupa ikan kecil seharga Rp 2.500-3.000 per kg serta pelet Rp 12.000 per kg. Setiap KJA kerapu berisi 250 ikan membutuhkan rata-rata 3-6 kg pakan ikan setiap hari, di luar kebutuhan pelet.

Usaha kerapu yang sebagian besar dikembangkan di daerah terpencil juga terganjal pasokan listrik, transportasi, maupun minimnya pendampingan dari pemerintah. Zonasi kawasan budidaya yang belum diatur membuat lokasi budidaya kerap tumpang tindih dengan alur pelayaran ataupun terkontaminasi limbah.

Sementara itu, pembiayaan untuk sektor perikanan masih dihindari oleh perbankan. Akibatnya, kredit usaha perikanan terbelakang dengan realisasi di bawah 1 persen per tahun.

Tahun 2009 telah ada kesepakatan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Bank Indonesia untuk meningkatkan pendampingan usaha kecil dan menengah agar memperoleh akses pembiayaan perbankan serta informasi pola pembiayaan komoditas unggulan perikanan. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Andai dikelola dengan tepat, potensi kerapu akan membangkitkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Imbal balik berupa pendapatan dan devisa sudah tentu juga dinikmati negara.

 

Pengembangan Bisnis

Peluang bisnis dengan memanfaatkan potensi laut (maritim) pada tahun - tahun terakhir ini semakin menjanjikan. Dari bisnis rumput laut, ikan tripang dan yang terakhir ikan kerapu, semakin menggeliat.

Konon ikan kerapu merupakan ikan laut yang memiliki nilai ekonomi dan ekspor yang sangat tinggi. Ikan kerapu biasa diekspor dalam keadaan hidup ke beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, Malaysia dan Amerika Serikat. Harga ikan kerapu memang sangat menjanjikan khususnya bagi pembisnis, harga di tingkat nelayan Rp. 100.000,00,- Rp 200.000,00 per kg ikan kerapu hidup. Bahkan untuk jenis tertentu yang lebih langka bisa dihargai jauh lebih mahal.

Bisnis berbasis maritim yang satu ini, ibarat "tambang emas" baru yang begitu menggoda untuk digeluti. Untuk itu Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menaruh perhatian yang begitu besar terhadap budi daya ikan "berkelas" ini. Begitu pula Kementerian Negara Riset dan Teknologi, berupaya menciptakan teknologi tepat guna, agar budi daya ikan kerapu benar-benar menghasilkan produk bernilai ekspor tinggi.

Ikan Kerapu Macan, tubuhnya agak rendah, moncong panjang memipih dan menajam dan terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan dan sirip. Habitat benih ikan kerapu macan di pantai yang banyak ditumbuhi algae jenis Reticulata dan Gracilaria sp, setelah dewasa hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar terdiri dari pasir berlumpur.

Ikan Kerapu Bebek, berwarna dasar abu-abu dengan bintik hitam. Daerah habitatnya meliputi perairan Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Situbondo dan kawasan terumbu karang.

Ikan Kerapu Sunu, tubuhnya berwarna merah atau kecoklatan sehingga sering juga disebut kerapu merah, mempunyai bintik-bintik biru bertepi warna lebih gelap. Dan uniknya lagi warna Kerapu Sunu akan berubah jika dalam kondisi stres. Habitatnya tersebar di perairan Kepulauan Karimunjawa, Kepulauan Seribu, Lampung Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Selatan dan perairan terumbu karang.

Kerapu Lumpur, memiliki warna dasar hitam berbintik-bintik sehingga disebut juga Kerapu Hitam. Spesies ini paling banyak dibudidayakan karena laju pertumbuhannya yang cepat dan benih relatif lebih banyak ditemukan. Daerah habitatnya banyak ditemukan di Teluk Banten, Segara Anakan, Kepulauan Serinu, Situbondo dan daerah muara sungai.

Beberapa waktu yang lalu di perairan Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupten Situbondo seorang nelayan berhasil menangkap ikan kerapu seberat satu kuintal. Belum diketahui secara pasti dari spesies kerapu apa ikan yang kemudian dijual ke tengkulak di Pecaron tersebut.

 

Strategi Budidaya

Begitu tingginya nilai ekonomi serta kecocokan perairan Indonesia untuk budi daya ikan kerapu hingga menarik minat beberapa Pemerintah Daerah untuk bermitra dengan berbagai lembaga termasuk Perguruan Tinggi dan pengusaha untuk meningkatkan investasi budidaya ikan tersebut, yang dharapkan bisa dijadikan sumber PAD alternatif maupun peluang bisnis baru, dan tentunya untuk menyerap tenaga kerja.

Berbagai studi kelayakan yang pernah dilakukan oleh instansi terkait di Pangkalan Susu, dan Pacitan Jatim membuka peluang untuk investasi budidaya ikan kerapu dengan sistem media tambak maupun sistem Keramba Jaring Apung
(KJA) Yang harus difahami bahwa tidak semua wilayah pantai cocok untuk budidaya ikan kerapu, untuk itu penentuan lokasi budidaya harus memperhatikan beberapa faktor penting, diantaranya :

1.      Terlindung dari hilir mudik lalu lintas kapal karena selain akan menimbulkan riak-riak gelombang juga buangan kapal (minyak, solar, dll.) akan mencemari area pemeliharaan.

2.      Terlindung dari ancaman pencemaran buangan limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga.

3.      Terlindung dari gelombang besar dan badai, sebab ikan mudah menjadi stres yang bisa menurunkan selera makan apabila terus menerus dihantam, gelombang.

Ada dua faktor yang juga harus diperhatikan dalam budidaya ikan kerapu dengan keramba jaring apung yakni faktor ekologi dan faktor pendukung.

Faktor ekologi meliputi, tinggi air pasang (meter), arus air (meter/detik) juga kedalaman air dari dasar jaring (meter)

Faktor pendukung meliputi, sumber listrik, sumber pakan, tenaga kerja dan ketersediaan benih serta pemcemaran.

 

Pakan Ikan Kerapu

Pakan ikan kerapu untuk tahapan pembesaran berupa ikan rucah misalnya ikan tembang, selar, dan rebon. Ikan rucah dipotong-potong untuk 3 kali sehari sampai ikan terlihat kenyang.

Memasuki tahap pembesaran, pakan ikan rucah diberikan per hari sebesar 15% dari total biomas ikan kerapu berukurn 20-50 gr

Seterusnya jumlah pakan diturunkan seiring dengan pertumbuhan ikan, hingga menjadi 10% dari biomass untuk ikan seberat 100 gr. Waktu pemberian pakan sebaiknya adalah sesaat setelah matahari terbit atau bisa juga sesaat sebelum matahari terbenam.

 

Pemeliharaan

Paling tidak ada dua cara pemeliharaan ikan kerapu, yakni pemeliharaan dengan tambak maupun dengan KJA. Dari dua cara ini, pemeliharaan dengan KJA dinilai lebih efektif dan mudah. Khususnya jika musim panen tiba tinggal mengangkat jala, ikan kerapu yang siap konsumsi sudah di depan mata. Caranya Keramba Jaring Apung dipasang pada rakit, 4 keramba berukuran 3 X 3 X 3 meter diikatkan dalam 1 rakit. Beberapa rakit bisa digabungkan menjadi satu dilengkapi dengan rumah jaga dan lantai untuk bekerja.

Jika Pembaca termasuk penggemar (pembisnis / pengoleksi) hasil laut, tidak ada salahnya mencoba menggeluti bisnis berbasis maritim ini. Hanya saja yang tetap perlu diperhatikan, walaupun budidaya ikan kerapu begitu menjanjikan jangan sampai kelestarian biota laut serta kelestarian bahari lain terabaikan.

Permasalahan dalam Pembangunan Perikanan dan Kelautan

a. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1.        Masih rendahnya tingkat produktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dibanding dengan potensi yang tersedia

2.        Masih banyak sarana dan prasarana perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal karena dana yang tersedia untuk membiayai operasional dan pemeliharaan tidak mencukupi. Termasuk dalam hal ini adalah Pelabuhan Perikanan, TPI – TPI, Jaringan irigasi tambak, armada- armada kapal dan sebagainya.

3.        Terbatasnya alat tangkap dan sarana kapal untuk penangkapan di Zone II (Lepas Pantai) mengingat jalur penangkapan selama ini  lebih banyak ke jalur I mengakibatkan terjadinya kecendrungan kearah  over fishing (tangkap lebih).

4.        Terbatasnya pemberian kesempatan peningkatan kemampuan SDM Perikanan melalui Pelatihan Teknis Fungsional, Pendidikan Formal, serta rendahnya penguasaan teknologi atas jenis – jenis komoditas unggulan yang ada di Jatim (Ahli Mutiara, Ahli Kerapu, Ahli Udang dll)

b. Kelembagaan dan Pemasaran

1.         Masih tingginya ketimpangan pendapatan antara pelaku usaha skala besar dengan usaha perekonomian rakyat skala kecil.

2.         Pesatnya perkembangan IPTEK khususnya bidang budidaya perikanan yang belum mampu diimbangi oleh kemampuan masyarakat dan aparat.

3.         Belum adanya penjabaran lebih lanjut dari Undang – Undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terutama ketentuan lebih rinci yang mengatur tentang batas kewenangan pemerintah propinsi dan kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

4.         Rendahnya jaringan Informasi pasar sebagai upaya keberlangsungan produksi.

5.         Masih rendahnya kemampuan manajerial dari kelembagaan nelayan/petani ikan yang ada, sehingga fasilitas kredit yang tersedia tidak dapat terserap secara optimal.

c. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

1.         Belum tuntasnya pengaturan tata ruang wilayah sehingga seringkali menimbulkan konflik kepentingan terhadap sumberdaya perikanan dan kelautan baik antar sektor (perikanan, pariwisata, pertambangan, perhubungan dan lainnya) maupun antar subsektor/komoditas (tambak, udang, mutiara, rumput laut, konservasi).

2.         Masih tingginya tingkat pengerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan seperti pengeboman, pengambilan terumbu karang dengan cara destruktif, penebangan hutan mangrove yang tidak terkendali, yang tidak dimbangi oleh usaha pengawasan dan perlindungan secara intensif.

3.         Pengelolaan sumberdaya Perikanan belum dimbangi dengan adanya perangkat hukum berupa peraturan perundangan yang memadai dan secara efektif mampu memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

4.         Terbatasnya jumlah personil dan sarana operasional untuk pengawasan sumberdaya ikan dan lingkungannya sementara dilain pihak kasus – kasus pelanggaran dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

 

Menjaga dan Memelihara Terumbu Karang

Budidaya kerapu merupakan salah satu upaya untuk mencegah pengambilan ikan karang tersebut secara langsung di alam. Namun, budidaya yang tidak efisien juga tetap bisa merusak ekosistem terumbu karang.

Demikian dikatakan Direktur PT. Kelola Benih Unggul, Tatok Yulianto dalam acara Temu Pembudidaya Ikan Kerapu hari Senin (20/2/2012) di Pecaron Situbondo. Ia mengatakan, kerapu biasanya dibudidayakan di Keramba Jaring Apung (KJA) di laut lepas yang kadang berada di wilayah yang terumbu karangnya masih bagus. Dengan demikian, kondisi lingkungan keramba secara langsung berpengaruh terhadap ekosistem terumbu karang.

Tatok mengungkapkan, potensi kerusakan berasal dari material sisa budidaya. “Untuk kerapu, dampak limbahnya bisa lebih kritis karena langsung kontak dengan lingkungannya,” ungkap Tatok.

Akumulasi sisa pakan, misalnya, bisa mengendap di dasar laut dan terumbu karang. Sisa pakan bisa berubah menjadi zat racun dan mengakibatkan pemutihan terumbu karang. Di Situbondo, akumulasi sudah terjadi di wilayah Pecaron meski belum nampak.

Menurut Tatok, kerusakan masif terumbu karang memang belum terjadi saat ini, tetapi perlu diantisipasi. Ia menekankan penggunaan pakan yang efisien dan pemantauan dasar perairan untuk mendeteksi adanya akumulasi limbah.

Tatok bersama timnya juga pernah mengembangkan rumpon untuk mengatasi masalah tersebut.  “Harapannya nanti sisa pakan bisa dimakan oleh ikan-ikan yang terkumpul di situ, tidak langsung ke dasar,” urainya.

 

Zonasi dan perizinan

Sementara itu, Koordinator Pembudidaya Ikan Kerapu, Gufron Stiawan, mengatakan, untuk mengantisipasi dampak lingkungan akibat budidaya, perlu diupayakan peraturan tentang zonasi dan perizinan.

“Soal lingkungan misalnya, zonasi budidaya juga harus melihat wilayah-wilayah tertentu yang dilindungi, misalnya karena adanya terumbu karang, padang lamun, atau lokasi pemijahan ikan,” jelasnya.

Menurut dia, peraturan zonasi yang dikeluarkan pemerintah saat ini belum cukup rigid. “Tata ruang pesisir ini banyak yang belum selesai. Pemerintah daerah belum aktif melakukan pendataan,” ungkapnya.

Tentang perizinan, Gufron mengatakan, “Izin usaha harus di-screening bahwa lokasinya memang tepat, tidak ada potensi konflik, dilihat potensi wilayah dan kepadatannya seberapa besar.”

Gufron mengungkapkan bahwa studi tentang perizinan itu harus melihat daya dukung lingkungan. “Ini muaranya adalah adanya pembatasan nantinya, sesuai dengan daya dukung lingkungannya,” katanya.

Menurut Gufron, pemerintah harus mengadopsi standar yang kredibel dalam mengupayakan lingkungan budidaya yang baik. Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya melihat akses masyarakat lokal sebab pantai merupakan fasilitas publik.

Gufron mendefinisikan budidaya yang ideal dan berkelanjutan sebagai budidaya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.